Bayangkan jika pada tahun 2030, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen energi bersih, tetapi juga pemain utama dalam industri energi surya di Asia Tenggara. Dengan potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, mengapa perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia masih berjalan lambat? Pertanyaan ini menjadi krusial saat dunia berlomba-lomba keluar dari ketergantungan energi fosil menuju masa depan yang berkelanjutan, dan Indonesia berada di titik kritis dalam memilih arah transisinya.
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan RUPTL 2021–2030, kapasitas PLTS Indonesia ditargetkan mencapai 4,7 gigawatt (GW) pada tahun 2030, atau sekitar 5,4% dari total kapasitas pembangkit baru. Di sisi lain, International Renewable Energy Agency (IRENA) bersama Kementerian ESDM dalam skenario 1,5°C menyarankan bahwa Indonesia perlu membangun kapasitas PLTS hingga 65–66 GW untuk memenuhi target pengurangan emisi dan bauran energi terbarukan. Selisih besar antara target nasional dan proyeksi internasional ini menunjukkan bahwa langkah aktual pemerintah masih jauh dari potensi teknis yang dapat dimanfaatkan secara optimal.
Laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2025 dari Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan bahwa porsi PLTS dalam bauran energi nasional masih berada di bawah 1% per 2024. Meskipun pemerintah telah menyusun peta jalan dengan target 23% energi baru terbarukan pada 2025, realisasinya masih tertinggal. IESR mencatat bahwa hanya sekitar 1,89 GW proyek PLTS yang masuk dalam pipeline hingga 2027, yang bahkan belum mencapai 50% dari target jangka menengah. Lambatnya realisasi ini disebabkan oleh kendala regulasi, kepastian tarif yang belum menarik, dan proses perizinan yang kompleks.
Indonesia memiliki potensi teknis energi surya yang mencapai lebih dari 200 GW, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, dalam praktiknya, kapasitas terpasang nasional untuk PLTS pada 2024 baru mencapai sekitar 400 MW. Studi pemodelan menggunakan metode double exponential smoothing bahkan memperkirakan bahwa tanpa intervensi signifikan, kapasitas PLTS hanya akan mencapai sekitar 756 MW pada 2050, jauh dari target ideal yang disarankan IRENA. Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini menegaskan perlunya dorongan kebijakan dan investasi yang lebih agresif.
Peran masyarakat dalam transisi energi sering kali diposisikan sebagai penerima manfaat pasif. Padahal, jika dimaksimalkan, partisipasi publik dapat menjadi penggerak utama dalam peningkatan kapasitas PLTS, khususnya melalui instalasi PLTS atap dan model koperasi energi. Konsep energy democracy mendorong warga menjadi prosumer produsen sekaligus konsumen energi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap jaringan listrik konvensional. Dengan pendekatan ini, transisi energi menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.
Contoh konkret dari keterlibatan masyarakat terlihat dalam berbagai inisiatif komunitas energi terbarukan di Indonesia, seperti proyek mikrohidro di Kedungrong, Yogyakarta, atau program solar home system di Nusa Tenggara Timur. Melalui pelatihan teknis, pembiayaan mikro, dan penguatan kelembagaan komunitas, warga tidak hanya mendapatkan akses energi, tetapi juga memberdayakan diri secara ekonomi dan sosial. Menurut Asian Power, penguatan peran komunitas dalam transisi energi dapat membuka hingga 96 juta lapangan kerja baru dan menciptakan nilai ekonomi lebih dari USD 600 juta dalam beberapa dekade ke depan.
Kampus, komunitas kreatif, hingga organisasi pemuda kini mulai menginisiasi kampanye kesadaran energi, audit energi partisipatif, hingga pelatihan teknisi surya bersertifikat di tingkat lokal. Peran ini sangat penting mengingat Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terlatih di sektor PLTS. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pendidikan energi bahkan tercatat dalam roadmap Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai komponen penting dalam memastikan transisi yang inklusif dan adil.
Untuk memaksimalkan peran tersebut, dukungan kebijakan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pada sektor korporasi. Kebijakan feed-in tariff yang ramah prosumer, akses kredit lunak untuk rumah tangga, dan regulasi net metering yang fleksibel dapat menjadi insentif kuat. Pemerintah daerah juga dapat memainkan peran katalis melalui program transisi energi berbasis desa atau kelurahan. Jika diberi ruang partisipatif, masyarakat bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi penggerak utama transformasi energi nasional.
Dengan sinergi antara kebijakan progresif, pendanaan inovatif, dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama, Indonesia berpotensi mengakselerasi adopsi PLTS secara masif menuju 2030. PLTS bukan hanya teknologi penghasil listrik, melainkan instrumen demokratisasi energi yang mampu memindahkan kekuasaan dari pusat ke masyarakat. Dalam hal ini, masa depan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh megawatt, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat diberdayakan untuk memegang kendali atas energinya sendiri.
