Jakarta, 11 November 2026 – Program PLTS 100 GW kembali dibawa ke panggung internasional. Di Paviliun Indonesia pada COP31 di Antalya, Turki, PLN memaparkan rencana memadukan PLTS dengan battery energy storage system (BESS) untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel di sekitar 741 pulau.
Hampir tiga bulan sebelumnya, tepatnya 25 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini di Gilimanuk, Bali, dengan target 100 GW dalam tiga tahun. Tahap awalnya mencakup 14 proyek PLTS di enam provinsi berkapasitas total sekitar 5,3 GWp. Target sudah dipasang, tetapi ekosistem untuk mencapainya belum sepenuhnya terbentuk.
Ukuran keberhasilannya pun bukan pada banyaknya proyek yang memasuki tahap groundbreaking. IESR menilai bahwa yang menentukan adalah berapa gigawatt PLTS yang benar-benar terbangun, tersambung ke jaringan, dan andal menghasilkan listrik sebelum 2029. Artinya, komitmen politik harus diterjemahkan menjadi mesin pelaksanaan yang sanggup membangun puluhan gigawatt PLTS setiap tahun.
Payung hukum menjadi fondasi pertama mesin tersebut. IESR mendorong pemerintah segera menuntaskan Peraturan Presiden (Perpres) Program PLTS 100 GW, yang menetapkan target, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, pembiayaan, pengadaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Hingga artikel ini ditulis, Perpres tersebut belum terbit. Pada awal September, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut drafnya telah final dan masih menjalani harmonisasi, sementara tender proyek baru digelar setelah Perpres diterbitkan. Enam proyek tahap awal berkapasitas 4,54 GWp yang dinyatakan siap tender pun masih harus menunggu.
Perencanaan ketenagalistrikan juga perlu menyesuaikan diri. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang berlaku saat ini baru mengalokasikan tambahan PLTS sebesar 17,1 GW, dan PLN telah mengajukan revisi untuk menambah porsi PLTS dan BESS.
Kesiapan jaringan listrik menjadi syarat berikutnya. Tambahan pasokan surya dalam skala besar membutuhkan penguatan transmisi dan distribusi, digitalisasi jaringan, tambahan BESS, serta operasi sistem tenaga listrik yang lebih fleksibel.
Kebutuhan dananya juga besar. Kajian IESR memperkirakan program ini memerlukan investasi kumulatif USD 51–78 miliar dalam lima tahun, sementara Kementerian ESDM menghitungnya sekitar USD 71,3 miliar atau setara Rp 1.140 triliun. Angka sebesar itu tidak mungkin ditanggung negara dan PLN saja. Lelang yang kompetitif, transparan, dan bankable, ditambah pipeline proyek tahunan hingga 2029 yang jelas lokasi, kapasitas, jadwal pengadaan, serta kebutuhan jaringan dan BESS-nya, akan memberi kepastian bagi investor dan industri untuk menanamkan modal.
Pabrik modul surya dalam negeri sebenarnya sudah tersedia, dengan kapasitas produksi sekitar 10–14 GW per tahun. Namun, target 100 GW dalam tiga tahun berarti rata-rata lebih dari 30 GW PLTS harus terpasang setiap tahun, atau lebih dari dua kali lipat kapasitas tersebut. IESR menyarankan kebijakan kandungan lokal diterapkan secara bertahap, realistis, dan berbasis peningkatan daya saing, agar pengembangan industri domestik tidak menghambat penurunan biaya maupun kecepatan pembangunan PLTS.
Kesiapan tenaga kerja terampil juga menjadi tantangan. Kajian IESR pada 2025 mencatat setiap 1 MW PLTS dengan 4 MWh BESS memerlukan 30–50 pekerja dari berbagai level selama 9–12 bulan, sedangkan tenaga berkeahlian tinggi dan menengah di bidang ini masih sangat terbatas.
Semua aspek tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, PLN, hingga pemerintah daerah. IESR menilai, tanpa kepemimpinan terpadu dengan satu komando yang jelas, program ini berisiko terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, proses pengadaan yang panjang, ketidakpastian pembiayaan, dan perbedaan kesiapan antardaerah.
Rekomendasinya adalah membentuk National Solar Program Delivery Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta Project Management Office (PMO) PLTS 100 GW dengan mandat yang jelas dan kewenangan kuat untuk mengoordinasikan regulasi, perizinan, pengadaan, pembiayaan, pembangunan ekonomi daerah, pengembangan tenaga kerja, dan pengawasan. Dengan target yang sudah terpasang, ekosistem inilah yang kini perlu dikejar.


Leave a Reply